Penegasan Penting dari Kapolda Kepri Mengenai Jaminan Kesehatan Siswa Terkait Program MBG
Di tengah berbagai isu dan kekhawatiran yang muncul akibat pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG), Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin memberikan pernyataan tegas terkait jaminan kesehatan bagi siswa. Hal ini dilakukan dalam rangka menangani masalah yang telah memicu keresahan di kalangan orang tua dan siswa.
Kapolda menyatakan bahwa jika ada siswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat konsumsi MBG dan harus dirawat di rumah sakit, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Pernyataan ini diberikan dalam pertemuan evaluasi dengan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, pada Selasa (30/9/2025). Dalam forum tersebut juga turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan, BPOM Kepri, dan Biddokkes Polda.
Penegasan ini menjadi kabar baik bagi para orang tua yang sebelumnya khawatir harus menanggung biaya pengobatan anak mereka jika terjadi hal buruk akibat MBG. Kapolda menekankan bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak pemerintah daerah, bukan individu.
Masalah yang Muncul dalam Pelaksanaan Program MBG
Dalam evaluasi tersebut, terungkap beberapa masalah serius dalam pelaksanaan program MBG. Salah satu isu utama adalah kualitas bahan baku yang tidak sesuai standar. Menurut laporan dari Kepala SPPG, ditemukan bahan baku seperti daging yang rusak dan tidak layak digunakan. Namun, mitra penyedia tidak merespons laporan tersebut secara tepat.
"Menurut Kepala SPPG, ditemukan bahan baku yang tidak sesuai standar. Mereka melaporkan kepada mitra bahwa ini tidak standar, dagingnya rusak, jelek. Tapi mitra tidak mau dikasih tahu, tetap pakai saja padahal dagingnya sudah tidak standar," ujar Kapolda.
Selain itu, sistem distribusi yang tidak efisien juga menjadi salah satu faktor yang memperparah masalah. Misalnya, makanan dikirim pagi hari namun baru dibuka siang hari, sehingga kualitasnya menurun. Hal ini membuat risiko keracunan atau gangguan kesehatan meningkat.
Peran SPPG dalam Pengawasan dan Pengendalian
Kapolda menegaskan bahwa SPPG memiliki saluran pelaporan yang dapat digunakan untuk melaporkan temuan-temuan buruk, seperti bahan baku yang tidak sesuai standar. Laporan ini bisa disampaikan langsung ke Polsek, Polres, hingga Polda.
Selain itu, Kapolda menyoroti kebiasaan siswa yang masih membeli jajanan di luar sebelum menyantap MBG. Hal ini memperumit identifikasi sumber masalah, apakah dari MBG atau dari makanan luar.
Meski mengakui adanya tantangan, Kapolda tetap optimis bahwa perbaikan bisa dilakukan melalui komunikasi intensif dengan mitra penyedia. "Saya yakin setelah saya temui dan beberapa kali berbicara dengan mitra, mereka juga memilih barang-barangnya yang betul-betul kualitasnya bagus. Setelah beberapa kali komunikasi dengan mereka, ada perbaikan," katanya.
Tanggung Jawab dan Peran Kepala SPPG
Kapolda menempatkan tanggung jawab besar pada Kepala SPPG sebagai garda terdepan dalam pengawasan. Ia menekankan bahwa SPPG harus memastikan standar berjalan sesuai SOP dan mampu memberikan jawaban serta melakukan koreksi di lapangan jika terjadi masalah.
"SPPG adalah ujung tombak. Kalau ada masalah, Kepala SPPG harus bisa memberi jawaban dan melakukan koreksi di lapangan," tegas Kapolda.
Ia juga meminta SPPG untuk lebih cepat bergerak dalam memitigasi dan mengantisipasi kejadian serupa. "Alhamdulillah di Kepri ini permasalahan tidak banyak, tapi tetap harus diantisipasi. Supaya ini tidak terjadi pada semuanya," tambahnya.
Penguatan Sistem Pelaporan dan Koordinasi Antarinstansi
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sistem pelaporan diperkuat. Kapolda menekankan bahwa saluran pelaporan harus berjalan lancar. Jika ditemukan bahan baku yang tidak sesuai standar, harus segera dilaporkan kepada mitra. "Pokoknya ini tidak standar, mitra harus pilih bahan yang lebih baik," ujarnya.
Kapolda juga menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BPOM untuk terus memonitor pelaksanaan MBG. Jika setelah evaluasi masih ditemukan masalah serius, akan ada langkah lebih jauh.
Pertemuan evaluasi ini dihadiri seluruh Kepala SPPG di Batam, menandakan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan polemik MBG yang telah memicu keresahan luas di kalangan siswa dan orang tua.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!