Kesehatan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Menghadapi Tantangan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini sedang diuji oleh berbagai isu yang muncul, terutama terkait kasus keracunan yang terjadi secara berkala di berbagai daerah. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran publik dan memicu tuntutan agar program tersebut segera dihentikan sementara untuk dievaluasi.
Sejak awal pelaksanaannya, MBG telah menjadi perhatian utama karena seringnya terjadi insiden keracunan. Hingga 22 September 2025, tercatat sebanyak 4.711 penerima manfaat MBG mengalami keracunan. Angka ini belum termasuk kejadian massal terbaru di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang melibatkan hingga 1.000 orang.
Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan respons terhadap situasi ini dengan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membebani orangtua, sekolah, atau pemerintah daerah dalam hal biaya pengobatan bagi korban keracunan. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa semua biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh BGN.
u201cKami tidak membebani orangtua, pemerintah daerah, jadi pihak rumah sakit memanggil kami ke BGN (untuk membayar tagihan),u201d ujar Nanik saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, pada 25 September 2025.
Biaya penanganan korban keracunan berasal dari dana operasional BGN yang disiapkan khusus untuk menghadapi berbagai kejadian terkait insiden pangan. Contohnya, dalam kejadian di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, BGN merogoh kocek hingga Rp350 juta untuk membayar tagihan rumah sakit.
Nanik menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk menangani kasus keracunan tidak berasal dari anggaran program MBG, melainkan dari anggaran operasional BGN. Ia menekankan pentingnya membedakan antara dana MBG dan dana kementerian atau lembaga lainnya.
u201cDana MBG itu tidak masuk ke BGN. Jadi harus dibedakan dana MBG sama dana kementerian atau lembaga,u201d ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dana MBG langsung turun dari Kementerian Keuangan ke KPPN dan dari KPPN langsung masuk ke dapur, tanpa melalui rekening BGN.
Peningkatan Pengawasan Terhadap Dapur MBG
Untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan, BGN kini memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur penyedia makanan MBG. Setiap malam, tim BGN melakukan pemantauan langsung, termasuk melalui CCTV dan zoom meeting.
u201cEvaluasi itu banyak. Yang utama adalah memastikan dapur menjalankan SOP yang benar,u201d kata Nanik.
Masalah utama yang sering muncul adalah bahan baku, teknik memasak, dan distribusi. Untuk menghindari kesalahan, setiap dapur wajib memiliki juru masak bersertifikat (chef), terutama setelah banyak kasus terjadi akibat kesalahan dalam proses memasak.
u201cKalau cuma tukang masak biasa, enggak tahu suhu harus berapa, akhirnya bermasalah. Makanya sekarang wajib chef,u201d ujar dia.
Selain itu, BGN juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan. Tujuannya adalah agar jika ada masalah, dapat segera ditindak lanjuti.
u201cKami minta masyarakat bantu kami mengawasi, supaya kalau ada masalah bisa langsung ditindak,u201d tegas Nanik.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!