Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Sektor Kesehatan Bali
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) Bali terus berupaya memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Hal ini dilakukan dengan mendorong identifikasi dan pendaftaran inovasi-inovasi yang ada agar dapat mendapatkan perlindungan hukum serta meningkatkan daya saing produk lokal.
Dalam pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung di Denpasar pada Kamis, 25 September 2025, Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan bahwa banyak inovasi di bidang kesehatan memiliki nilai strategis. Jika dilindungi melalui KI, maka inovasi tersebut bisa menjadi aset daerah yang bermanfaat baik secara lokal maupun nasional bahkan internasional.
Pertemuan ini juga menjadi awal dari kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Bali, Dinas Kesehatan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan layanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat Bali dapat lebih optimal. Eem Nurmanah menegaskan bahwa sinergi yang baik akan menghasilkan layanan yang lebih inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak atas kesehatan.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga mengajak Dinas Kesehatan Badung untuk melakukan pemetaan potensi wilayah yang dapat dikembangkan menjadi program unggulan. Upaya ini bertujuan untuk mendorong pengembangan produk lokal di bidang kesehatan agar mampu u201cgo nationalu201d dan bahkan u201cgo international.u201d
Pembahasan Peraturan Bupati tentang Manfaat Tambahan Jaminan Kesehatan
Audiensi ini juga membahas beberapa agenda penting, terutama terkait penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang manfaat tambahan jaminan kesehatan. Dalam diskusi, para pihak sepakat bahwa perencanaan dan benchmarking sangat penting dalam penyusunan peraturan bupati maupun peraturan daerah lainnya.
Eem Nurmanah menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam proses harmonisasi dan pembentukan regulasi. Tujuannya adalah agar produk hukum yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menambahkan bahwa partisipasi Kanwil Kemenkum Bali sejak tahap awal perencanaan akan memperkuat kualitas regulasi yang dihasilkan, sekaligus memastikan aturan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Partisipasi Aktif dan Kolaborasi Berkelanjutan
Selain Kepala Kanwil Kemenkum Bali, hadir dalam audiensi tersebut Anak Agung Dewandra Djelantik Puri Karang bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, dr. Bagus Padma. Turut serta dalam pertemuan ini juga Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mustiqo Vitra.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan dalam pengembangan regulasi dan inovasi di sektor kesehatan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, diharapkan regulasi yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas.
Langkah-Langkah yang Diambil
Beberapa langkah yang telah diambil atau direncanakan antara lain:
- Identifikasi dan pendaftaran KI: Mendorong pengenalan dan pendaftaran inovasi kesehatan sebagai bentuk perlindungan hukum.
- Pemetaan potensi wilayah: Mengidentifikasi area yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi program unggulan.
- Penyusunan regulasi: Memastikan regulasi seperti Perbup tentang jaminan kesehatan disusun dengan perencanaan matang dan benchmarking.
- Partisipasi aktif dalam harmonisasi regulasi: Melibatkan Kanwil Kemenkum Bali sejak tahap awal untuk memastikan kepatuhan dan relevansi regulasi.
Dengan upaya-upaya ini, diharapkan Bali mampu menjadi contoh dalam pengembangan inovasi kesehatan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!