Kepala Daerah Jabar Jamin Tidak Ada Pengurangan Anggaran Infrastruktur dan Kesehatan di APBD 2026
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa anggaran untuk infrastruktur dan layanan kesehatan tidak akan terganggu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Meski terjadi pengurangan signifikan pada dana transfer pusat, ia berkomitmen untuk menjaga prioritas pembangunan dasar masyarakat.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa dana transfer pusat yang diberikan kepada daerah, khususnya Jawa Barat, mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2026 mendatang. Ia menjelaskan bahwa penurunan tersebut mencapai sebesar Rp2,458 triliun. Hal ini berasal dari beberapa komponen utama, termasuk dana bagi hasil pajak Pusat yang semula sebesar Rp2,2 triliun, kini turun menjadi Rp843 miliar. Sehingga, Jawa Barat kehilangan sekitar Rp1,2 triliun dari pengurangan ini.
Selain itu, dana alokasi umum (DAU) juga mengalami penurunan. Proyeksi DAU awalnya sebesar Rp4 triliun, namun kini hanya sebesar Rp3,3 triliun. Penurunan ini turut memengaruhi rencana anggaran daerah yang awalnya direncanakan sebesar Rp31,1 triliun, kini berubah menjadi Rp28,6 triliun. Perubahan ini menyebabkan kehilangan lebih dari Rp2 triliun.
Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga menghapus dana alokasi khusus (DAK) fisik yang biasanya digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, hingga ruang kelas. Dana tersebut sebesar Rp276 miliar, sehingga tidak ada lagi dana khusus untuk membangun jalan, irigasi, atau puskesmas di tahun 2026.
Selain DAK fisik, DAK non fisik yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga mengalami penurunan. Dana BOS awalnya sebesar Rp4,8 triliun, kini berkurang menjadi Rp4,7 triliun. Padahal, idealnya dana BOS seharusnya meningkat karena jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Barat mengalami kenaikan.
Meskipun terjadi penurunan anggaran, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memangkas pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pendidikan, maupun layanan kesehatan. Ia menekankan bahwa pembangunan irigasi dan fasilitas dasar lainnya tetap menjadi prioritas.
Beberapa langkah strategis sedang dipertimbangkan untuk mengatasi defisit anggaran ini. Salah satunya adalah mencari alternatif pendanaan dari sumber lain, seperti kerja sama dengan pihak swasta atau penggunaan dana daerah yang lebih efisien. Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meskipun anggaran mengalami perubahan.
Dengan komitmen yang kuat, Gubernur Jawa Barat berharap dapat tetap menjaga kualitas layanan publik di seluruh wilayah Jabar, meski harus menghadapi tantangan anggaran yang cukup berat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!