Penyebab dan Tindakan BGN Terkait Kasus Gangguan Pencernaan pada Anak Sekolah
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan adanya 4.711 kasus gangguan pencernaan yang dialami oleh anak sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2025. Data ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi di berbagai wilayah, dengan jumlah kasus terbanyak ditemukan di Jawa, sementara wilayah lainnya mengalami penyebaran yang lebih rendah.
Ketua BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa sebagian besar kasus muncul dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru. Menurutnya, SPPG yang baru masih dalam tahap penyesuaian, sehingga memengaruhi kualitas layanan makanan yang diberikan kepada siswa. Meski begitu, pihak BGN tetap menyampaikan rasa prihatin atas kejadian ini.
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini masih ada dan kami prihatin, tetapi kami sudah bisa melihat bahwa sebagian besar kejadian ini karena munculnya SPPG baru, dan rata-rata SPPG baru ini memang butuh pembiasaan,” ujar Dadan saat memberikan pernyataan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9).
Dari data terbaru yang dikumpulkan BGN, wilayah 2 (Jawa) menjadi lokasi dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu sebanyak 2.606 kasus. Di wilayah 1 (Sumatra), tercatat 1.281 kasus, sedangkan wilayah 3 (Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur) mencatatkan 824 kasus. Total keseluruhan kasus mencapai 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan.
Menurut Dadan, hingga saat ini BGN telah menyediakan sekitar 1 miliar porsi makan. Dengan demikian, jumlah kasus yang terjadi, meskipun disesalkan, tidak proporsional terhadap total porsi yang diberikan.
Proses Investigasi dan Tindakan yang Dilakukan
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menambahkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan apakah semua kasus tersebut merupakan keracunan. Hal ini dilakukan karena BGN masih menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Dalam kasus-kasus yang diduga keracunan ini kita tidak bisa menjustifikasi sebetulnya oh ini keracunan, karena kita tetap harus menunggu dari BPOM. Nah BPOM ini hasilnya biasanya butuh waktu sekitar satu minggu di kota besar, sedangkan di daerah bisa 14 hari,” jelas Nanik.
Untuk mempercepat proses investigasi, BGN akan membentuk tim khusus yang terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan kesehatan. Tujuan dari pembentukan tim ini adalah untuk mencari penyebab awal dari kasus gangguan pencernaan yang terjadi.
“Sebetulnya banyak hal faktor-faktornya apakah karena bahan makanan, prosesnya atau mungkin setiap anak juga dalam posisi lagi tidak enak badan dan lain-lain ini yang perlu kami dalami supaya tidak menjadi isu yang liar,” tambahnya.
Langkah Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Layanan
Selain itu, BGN juga berkomitmen untuk terus memperketat mekanisme pengawasan dan pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satu langkah yang akan diambil adalah meningkatkan pelatihan bagi pengelola SPPG, terutama yang baru beroperasi.
Dadan menekankan bahwa pihaknya tetap berupaya untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan baik dan aman bagi para peserta. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan evaluasi berkala.
Dengan komitmen dan langkah-langkah yang diambil, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat terus memberikan manfaat positif bagi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak di seluruh Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!