Persiapan Masyarakat Indonesia Menghadapi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2026
Masyarakat Indonesia kini mulai bersiap menghadapi perubahan signifikan dalam pengeluaran bulanan, terutama untuk kebutuhan jaminan kesehatan. Pemerintah telah merencanakan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku pada tahun 2026. Ini menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utamanya adalah memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan merata, baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah maupun menengah. Program ini mencakup berbagai layanan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan.
Dalam Buku II Nota Keuangan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, disebutkan bahwa tarif iuran BPJS Kesehatan akan disesuaikan secara bertahap sejak tahun depan. Hal ini dilakukan karena kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan terus menurun, terutama akibat kenaikan rasio klaim pada Semester I 2025. Untuk menjaga stabilitas program, pemerintah menyiapkan beberapa langkah strategis, termasuk fokus pada kepesertaan, kolektabilitas, iuran, dan pengelolaan klaim manfaat.
Penyesuaian iuran akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah. Dengan demikian, gejolak di masyarakat dapat diminimalkan sambil tetap menjaga keberlanjutan program. Dalam RAPBN 2026, anggaran kesehatan mencapai Rp 244 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk layanan kesehatan masyarakat. Salah satu bagian dari anggaran tersebut digunakan untuk bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa serta dukungan iuran peserta mandiri kategori PBPU/Bukan Pekerja bagi 49,6 juta jiwa.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah. Menurutnya, penyesuaian iuran akan menciptakan keseimbangan antara biaya pelayanan kesehatan dan sumber pembiayaan yang sepenuhnya berasal dari iuran. Dengan kondisi keuangan yang sehat, fasilitas kesehatan bisa meningkatkan layanan, memperbaiki kompetensi tenaga medis, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
Rizzky juga menjelaskan bahwa peninjauan besaran iuran seharusnya dilakukan dua tahun sekali. Kenaikan terakhir terjadi pada 2020, saat pandemi Covid-19. Ia menilai bahwa kenaikan tarif pelayanan kesehatan, biaya kesehatan, serta inflasi harus dipertimbangkan dalam penyesuaian iuran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa kenaikan iuran diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program JKN. Menurutnya, jika manfaat semakin banyak, maka biayanya juga harus meningkat. Selain itu, kenaikan iuran memberi ruang bagi pemerintah untuk menambah jumlah penerima bantuan iuran. Namun, ia menekankan bahwa kemampuan bayar peserta mandiri tetap menjadi pertimbangan utama.
Meski begitu, keputusan akhir mengenai kenaikan iuran masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan DPR, Menteri Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan agar rencana kenaikan iuran dilakukan secara hati-hati. Ia menilai bahwa penyesuaian iuran penting untuk menjaga keberlanjutan JKN, namun jangan sampai menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
Ia juga menekankan perlunya perbaikan layanan BPJS Kesehatan sebelum melakukan penyesuaian iuran. Kurniasih berharap BPJS Kesehatan mendahulukan perbaikan layanan, termasuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang selama ini ada. Dengan peningkatan pelayanan, barulah bicara tentang penyesuaian iuran.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!