Penyakit Berbiaya Tinggi dan Kebutuhan Perubahan Paradigma dalam Sistem Kesehatan
Data yang dirilis oleh BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2025, beberapa penyakit berbiaya tinggi menjadi beban utama dalam layanan kesehatan. Penyakit-penyakit tersebut terutama muncul pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut seperti rumah sakit. Beberapa di antaranya adalah Gagal Jantung, Ginjal Hipertensi dengan gagal ginjal, serta Syok Sepsis yang disebabkan oleh infeksi berat.
Di sisi lain, untuk layanan rawat jalan, empat penyakit yang paling mahal biayanya adalah Dialisis (cuci darah), Katarak, Hipertensi, dan Diabetes Melitus. Total dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Manado selama periode tersebut mencapai Rp 1.196.175.789.604. Dana ini digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di enam kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
Tanggapan dari Ahli Kesehatan Masyarakat
Dalam tanggapannya, dr Adi Tucunan, MKes, dosen pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, menyampaikan bahwa sistem kesehatan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Menurutnya, sistem pembiayaan melalui BPJS sebagai implementasi dari Jaminan Kesehatan Nasional memiliki banyak kelemahan yang perlu diperbaiki, khususnya dalam menghadapi penyakit berbiaya tinggi seperti yang disebutkan di atas.
Ia menegaskan bahwa paradigma pemerintah harus diubah dari fokus pada penanganan penyakit menjadi pendekatan yang lebih proaktif dalam menjaga kesehatan masyarakat. "Selama ini kita cenderung mengatasi masalah kesehatan setelah masyarakat sudah sakit. Hal ini akan menghabiskan sumber daya keuangan negara jika modelnya tetap sama," ujarnya.
Pentingnya Pencegahan dan Kolaborasi Lintas Sektor
Menurut Tucunan, cara terbaik untuk mengurangi beban anggaran kesehatan adalah dengan mencegah masyarakat sehat agar tidak sakit. Ini dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan preventif dan promotif, serta kolaborasi lintas sektor. "Sektor kesehatan tidak bisa bekerja sendirian. Jika tidak, maka akan berdampak pada defisit anggaran kesehatan," katanya.
Ia menekankan bahwa perilaku hidup sehat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Dengan begitu, stabilitas keuangan negara dapat terjaga. Selain itu, anggaran untuk kegiatan preventif dan promotif perlu ditingkatkan karena lebih efisien dibandingkan pengeluaran untuk penanganan penyakit yang sudah terjadi.
Menghindari Penyalahgunaan Dana BPJS
Tucunan juga menyoroti pentingnya ketepatan dalam pembiayaan kasus penyakit. Ia menegaskan bahwa tidak boleh terjadi penyalahgunaan atau fraud yang bisa menguras anggaran BPJS secara berlebihan. "Pembiayaan harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata, bukan hanya sekadar klaim tanpa verifikasi," tambahnya.
Dengan perubahan paradigma dan peningkatan kebijakan pencegahan, diharapkan sistem kesehatan nasional dapat lebih berkelanjutan dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!