Sektor Kesehatan dan BLUD Jadi Penyumbang Terbesar PAD Kabupaten Maros
Sektor kesehatan menjadi salah satu sektor utama yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada tahun ini. Data yang dirilis oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros hingga Juli 2025 menunjukkan bahwa retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr La Palaloi telah mencapai angka Rp41,4 miliar. Angka ini setara dengan 76 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp54,2 miliar.
Selain itu, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga memberikan kontribusi signifikan, yaitu sebesar Rp15 miliar atau 55 persen dari target sebesar Rp27 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan dan BLUD tetap menjadi andalan dalam meningkatkan PAD kabupaten.
Kepala Bapenda Maros, Ferdiansyah, menjelaskan bahwa sektor kesehatan dan BLUD masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Ia menyebutkan bahwa realisasi pendapatan terus bergerak positif hingga pertengahan tahun ini. "Penyumbang terbesar PAD Maros tetap berasal dari retribusi pelayanan kesehatan dan BLUD. Realisasinya terus berkembang secara positif," ujarnya.
Secara keseluruhan, target PAD Kabupaten Maros untuk tahun ini ditetapkan sebesar Rp342 miliar. Hingga akhir Juli, sudah terkumpul sebesar Rp162 miliar atau sekitar 47,49 persen dari target tersebut. Ferdiansyah optimistis bahwa target dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya mengoptimalkan penagihan pajak dan retribusi, termasuk melalui kebijakan jemput bola ke masyarakat.
Meskipun sektor kesehatan menjadi penyumbang utama, Pemerintah Kabupaten Maros juga mengandalkan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Hingga Juli, realisasi dari sektor ini baru mencapai Rp7,4 miliar atau 18,37 persen dari target sebesar Rp40 miliar. Menurut Ferdiansyah, tren pembayaran PBB biasanya meningkat setelah musim panen padi.
Selain itu, Bapenda Maros juga menunggu masuknya dana dari PT Angkasa Pura sebesar Rp17 miliar dan Grand Mall Maros sebesar Rp1 miliar. Untuk mempercepat pencapaian target, Bapenda menurunkan tim optimalisasi pajak ke 14 kecamatan mulai tanggal 19 Agustus hingga 30 September 2025. Dalam upaya memudahkan akses masyarakat, layanan pembayaran PBB disediakan secara online.
Bupati Maros, Chaidir Syam, memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB sejak 2023. Ia menjelaskan bahwa hanya ada penyesuaian dari pajak tanah menjadi pajak bangunan atas permintaan pemilik. "Sebelumnya hanya pajak bumi, sekarang sudah termasuk bangunan. Tapi itu permohonan dari pemilik sendiri," kata mantan Ketua DPRD Maros ini.
Sebagai bentuk keringanan, Pemkab Maros menghapus denda pajak sejak Juli hingga 3 Oktober 2025. Bahkan, sebanyak 71.151 objek PBB-P2 senilai Rp1,4 miliar digratiskan tahun ini. "Penentuan target sudah disesuaikan dengan penghapusan pajak dan denda. Kami tetap optimistis target bisa tercapai," tegas Bupati.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!