Butuh 16 Ribu Dokter, Layanan Kesehatan Jawa Tengah Tertinggal

Kekurangan Dokter di Jawa Tengah Menjadi Perhatian Serius

Jawa Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan tenaga dokter. Berdasarkan data terbaru, jumlah dokter yang ada hanya sebanyak 11.405 orang, sedangkan kebutuhan ideal untuk mencakup seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini adalah sekitar 27.863 dokter. Artinya, masih diperlukan tambahan sebanyak 16.458 dokter agar bisa memenuhi standar pelayanan kesehatan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, saat menghadiri Musyawarah Wilayah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Regional Wilayah IV di Semarang. Ia menyoroti bahwa ketimpangan antara jumlah dokter dan populasi masyarakat tetap menjadi masalah utama. Hal ini berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang tidak merata di berbagai daerah.

Menurut Standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), satu dokter seharusnya mampu melayani maksimal 1.000 penduduk. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa distribusi dokter, baik umum maupun spesialis, masih belum merata. Beberapa wilayah justru kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan karena kurangnya tenaga medis.

Sumarno menekankan peran penting AIPKI dalam mempercepat kelahiran tenaga medis baru melalui peningkatan jumlah lulusan dari fakultas kedokteran. Ia juga menyampaikan bahwa stigma tentang mahalnya biaya pendidikan kedokteran perlu dikoreksi agar tidak menghalangi siswa berpotensi untuk mengambil jurusan ini. Banyak siswa dengan kemampuan akademik tinggi tetap mengurungkan niatnya karena pertimbangan biaya.

Selain itu, Sumarno berharap AIPKI dapat mendorong minat pelajar terhadap profesi dokter. Ia menilai bahwa banyak siswa yang memiliki potensi namun tidak memilih jurusan kedokteran karena berbagai hambatan ekonomi dan informasi yang tidak lengkap.

Di sisi lain, Dirjen Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, menyoroti bahwa tantangan dunia kesehatan Indonesia tidak hanya terletak pada jumlah dokter, tetapi juga pada distribusi yang timpang antarwilayah. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan institusi pendidikan untuk menciptakan sistem yang lebih terpadu. Salah satunya adalah penyediaan rumah sakit pendidikan yang dapat menjadi tempat pelatihan bagi calon dokter.

Khairul juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk membuka 158 program studi kedokteran baru sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Sehat 2045. Visi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga medis secara signifikan dalam waktu dekat.

Koordinator Humas dan Kemitraan AIPKI, Tonang Dwi Ardyanto, menambahkan bahwa sejak didirikan pada tahun 2001, asosiasi ini telah berkembang pesat. Awalnya hanya memiliki 17 anggota fakultas kedokteran, kini telah berkembang menjadi 127 anggota. AIPKI berkomitmen menjaga mutu pendidikan kedokteran serta menjawab kebutuhan nasional akan tenaga medis, terutama dokter umum dan spesialis.

Dengan adanya inisiatif dan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan kekurangan dokter di Jawa Tengah dan wilayah lain di Indonesia dapat segera diatasi. Peningkatan jumlah lulusan, perbaikan distribusi, serta pengurangan stigma terhadap biaya pendidikan menjadi langkah penting untuk membangun sistem kesehatan yang lebih kuat dan merata.