Penonaktifan SPPG Terkait Insiden Keamanan Pangan
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam insiden keamanan pangan. Sebanyak 56 SPPG dianggap tidak memenuhi standar keamanan pangan setelah beberapa penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari tempat tersebut.
Beberapa SPPG yang dinonaktifkan antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi menyeluruh untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa setiap SPPG harus mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. "Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang," ujarnya.
Nanik menambahkan bahwa puluhan SPPG yang dinonaktifkan saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lebih lanjut, termasuk perbaikan, penguatan pengawasan, atau sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.
BGN berkomitmen penuh untuk memastikan insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan penguatan pengawasan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap terjaga.
Memperkuat Mekanisme Pengawasan
Untuk memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan, BGN membuka kanal pengaduan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG dan menjadi sarana deteksi dini apabila muncul potensi masalah serupa di kemudian hari.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat. "BGN membuka kanal pengaduan masyarakat dan memperkuat mekanisme monitoring di lapangan," ujarnya.
Menurut Hida, momentum evaluasi kali ini akan dimanfaatkan sebagai perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola SPPG. Fokus pengawasan akan mencakup rantai pasokan bahan pangan, proses pengolahan di dapur, hingga distribusi ke penerima manfaat.
Langkah-Langkah Perbaikan
Selain itu, BGN juga berencana melakukan peningkatan kapasitas para mitra penyelenggara SPPG melalui pelatihan dan sosialisasi terkait standar keamanan pangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh pihak terlibat dalam program MBG memahami tanggung jawab mereka serta menerapkan prosedur yang benar.
Penguatan pengawasan juga akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan tim inspeksi internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk memastikan semua SPPG yang beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memberikan layanan yang aman serta bermutu kepada masyarakat.
Dengan langkah-langkah ini, BGN berharap dapat membangun sistem yang lebih kuat dan transparan dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang menjadi target utama program tersebut.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!